Penagihan Pinjol Ada Aturannya, Ini yang Wajib Diketahui
Penagihan Pinjol Sebenarnya Memiliki Aturan Yang Wajib Di Patuhi Oleh Perusahaan Penyedia Layanan Pinjaman. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan sejumlah ketentuan terkait tata cara penagihan pinjaman online agar tidak merugikan konsumen. Aturan ini di buat untuk melindungi masyarakat dari tindakan penagihan yang kasar, intimidatif, atau melanggar privasi. (ojk.go.id)
Karena itu, masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban mereka saat menggunakan layanan pinjol, terutama ketika mengalami keterlambatan pembayaran.
Penagihan Harus Sesuai Etika
Dalam aturan OJK, perusahaan pinjol wajib melakukan penagihan dengan cara yang beretika dan tidak melanggar hukum. Debt collector atau petugas penagihan tidak boleh melakukan ancaman, intimidasi, penghinaan, maupun tindakan yang membuat peminjam merasa tertekan secara fisik maupun mental.
Selain itu, penagihan juga tidak boleh di lakukan dengan kekerasan verbal ataupun menyebarkan data pribadi peminjam kepada pihak lain. Perusahaan pinjol hanya diperbolehkan menghubungi pihak yang memang di cantumkan sebagai kontak darurat oleh peminjam.
Jam Penagihan Pinjol Juga Di atur
Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa waktu penagihan pinjol juga memiliki batasan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penagihan hanya boleh dilakukan pada jam tertentu, yakni antara pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat.
Artinya, debt collector tidak di perbolehkan menghubungi konsumen pada tengah malam atau dini hari karena di anggap mengganggu kenyamanan dan privasi. Selain itu, proses penagihan harus di lakukan secara profesional dan tidak terus-menerus menghubungi peminjam secara berlebihan dalam waktu singkat.
Penagih Wajib Bersertifikat
Aturan terbaru juga menyebut bahwa petugas penagihan pinjol wajib memiliki sertifikasi resmi. Hal ini di lakukan agar proses penagihan berjalan sesuai etika dan standar yang di tetapkan regulator. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menjadi salah satu pihak yang bertugas mengatur kode etik penagihan bagi perusahaan pinjol legal di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi tersebut, di harapkan debt collector memahami batasan dalam melakukan penagihan dan tidak bertindak sewenang-wenang kepada konsumen.
Data Pribadi Tidak Boleh Di sebar
Salah satu masalah yang paling sering di keluhkan korban pinjol ilegal adalah penyebaran data pribadi. Banyak peminjam mengalami intimidasi karena kontak di ponsel mereka di hubungi oleh pihak penagih. Padahal, perusahaan pinjol legal di larang mengakses seluruh data pribadi pengguna tanpa izin. Saat ini, aplikasi pinjol legal hanya di perbolehkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi pengguna. Jika ada pinjol yang mengakses daftar kontak, galeri foto, atau menyebarkan data pribadi peminjam, masyarakat perlu waspada karena kemungkinan besar layanan tersebut ilegal.
Konsumen Tetap Punya Kewajiban Membayar
Meski ada aturan perlindungan konsumen, peminjam tetap memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman sesuai perjanjian yang telah di sepakati. Keterlambatan pembayaran dapat menimbulkan bunga tambahan dan memengaruhi riwayat kredit pengguna. Karena itu, masyarakat di anjurkan meminjam sesuai kemampuan finansial dan memahami detail bunga maupun tenor sebelum mengajukan pinjaman online. Jika mengalami kesulitan membayar, peminjam di sarankan segera menghubungi pihak pinjol untuk mencari solusi seperti restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran.
Waspada Pinjol Ilegal
Masyarakat juga di minta lebih berhati-hati terhadap pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Pinjol ilegal sering menggunakan cara penagihan kasar dan melanggar hukum karena tidak berada di bawah pengawasan regulator. Selain bunga yang sangat tinggi, pinjol ilegal juga sering menyalahgunakan data pribadi pengguna untuk menekan korban agar segera membayar utang. Karena itu, sebelum meminjam uang secara online, masyarakat wajib memastikan platform tersebut terdaftar dan memiliki izin resmi dari OJK.
Cara Mengadukan Pelanggaran Penagihan
Jika mengalami tindakan penagihan yang tidak sesuai aturan, masyarakat dapat melaporkannya ke OJK atau AFPI. Pengaduan bisa di lakukan melalui layanan konsumen OJK 157 maupun situs resmi pengaduan konsumen. Selain itu, masyarakat juga dapat melapor ke kepolisian apabila mengalami ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi yang merugikan.